BANJARMASIN – Menyikapi permasalahan Penyaluran BBM Nelayan dan Perizinan Kapal Nelayan, Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan BPH Migas, Pertamina di ruang rapat Komisi ll DPRD Gedung A lantai 4 Banjarmasin pada Rabu (26/10/2023)
Yang di undang, Direktur BPH Migas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas DKPP Tanah Bumbu, Kepala Dinas DKPP Kota baru, Kepala Dinas DKPP Tanah Laut, Kepala Syahbandar Kelas 1 Banjarmasin, Kepala Kantor syahbandar Kelas lll Kota Baru, Tanah Bumbu, UPP Kelas lll Kintap, Pimpinan PT Pertamina Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua HNSI Prov Kalimantan Selatan, Ketua KNTI Kota Baru.
Dalam RDP tersebut Komisi ll DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan harus dilakukan pengawasan, pasalnya dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
Sekretariat Komisi ll DPRD Provinsi Kalimantan HM. Iqbal Yudiannor. SE. Mengatakan bahwa Kita di Komisi ll DPRD Prov Kalsel minta data rill kuota BBM dan data Kapal Nelayan di wilayah Kalimantan Selatan, di perlihatkan agar nanti pada saat pengajuan BBM subsidi pada kepada BPH Migas bisa tersalurkan dengan baik.
Menurut Iqbal, Permasalahan BBM Subsidi Nelayan ini memang sudah terjadi berlarut-larut, yang menjadi pertanyaan apakah penyalur betul-betul menyalurkan BBM subsidi itu ke Nelayan, karena nelayan tidak setiap hari melaut. Ucapnya.
Komisi ll DPRD Provinsi Kalimantan berharap pada BPH migas agar kuota BBM bersubsidi nelayan bisa ditambah, selain itu dia berharap agar pengawasan penyaluran BBM Nelayan ini lebih di perketat,
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Rusdi Hartono, mengatakan fokus BBM subsidi nelayan pasti bermasalah terus karena kuota yang tersedia hanya 10 persen. dan kami akan selalu upayakan terbaik untuk nelayan.”
Menurut penyampaian Ketua HNSI Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Ir. Hj Suryatina,mengatakan bahwa Pada kenyataanya kuota BBM Subsidi Nelayan memang tidak mencukupi, dia juga berharap agar BPH migas dan Pertamina untuk menambahkan kuota BBM bersubsidi nelayan Kalsel.
Selain itu Ibu Hj Suryatina juga meminta kepada pihak terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan tentang penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan karena pengangkutan nya menggunakan alat angkut darat, agar tidak terjadi penyelewengan, Tandasnya,( Alimuddin/Red)
