Pj. Bupati Tala H. Syamsir Rahman Hadiri Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023
PELAIHARI – Pj Bupati Kabupaten Tanah Laut (Tala) H. Syamsir Rahman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, dengan tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju” yang dilaksanakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 7-8 November. Bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).
Syamsir dalam kesempatan ini menyampaikan, pada rakornas ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperoleh penghargaan Terbaik Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa. Dibalik penghargaan tersebut, Kabupaten Tala dengan e-katalog lokal/toko daring yaitu Aplikasi Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (SosiaLita) menjadi daerah paling utama penyumbang keterbaikan Kalsel dalam pengelolaan barang/jasa sehingga menerima penghargaan tersebut.
“Kita patut bangga karena memiliki program Sosialita di Bumi Tuntung Pandang, hal tersebut menjadi modal utama dalam pengadaan barang/jasa karena mendapat nilai tertinggi di Kalsel, saya ingin capaian ini dapat kita pertahankan dan ditingkatkan lagi” ungkap Syamsir.
Ia juga berharap, semoga dengan adanya rakornas ini ada motivasi-motivasi maupun peraturan baru yang akan diikuti oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Tala maupun kabupaten/kota lainnya.
Baca Juga : Tanah Laut Mulai Distribusikan Bantuan Pangan Beras Tahap Dua
Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki menyampaikan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun. “Sampai dengan 1 November 2023, telah tercatat kemajuan dengan realisasi PBJ UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun,” ucap Kemenkop UKM.
Teten mengatakan, angka tersebut menandakan ada kemajuan dalam realisasi PBJ UMKM. Laporan dari LKPP mencatatkan belanja barang/jasa UMKM telah capai 37,6 persen dari target pemerintah yang menetapkan 40 persen. “Target 40 persen belanja UMKM itu kan baru tercapai 37,6 persen. Ini angka sudah cukup bagus jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi masih terus harus kami perjuangkan,” ujar Teten.